Pintar Pelajaran Sejarah Adonan Politik Indonesia (Gapi), Latar Belakang, Tujuan, Tokoh, Pergerakan Nasional

Artikel dan Makalah wacana Sejarah Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Latar Belakang, Tujuan, Tokoh, Pergerakan Nasional - Muhammad Husni Thamrin yaitu pelopor federasi nasional ini untuk membina kerjasama antarpartai politik. Pembentukan GAPI pada mulanya diusulkan oleh PSII pada April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia (BAPEPPI). Namun sebab BAPEPPI tidak berjalan dengan baik, Parindra berinisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional. Percepatan terbentuknya federasi ini dikarenakan oleh: kegagalan Petisi Soetarjo, perilaku pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa, dan semakin gawatnya situasi internasional sebagai akhir meningkatkannya imbas fasisme Nazi-Jerman. (Baca juga : Pengaruh Paham Baru Terhadap Kesadaran dan Pergerakan Nasionalisme di Indonesia)

Parindra melihat bahwa usaha konsentrasi nasional harus meliputi dua sasaran yaitu: ke dalam sanggup menyadarkan dan menggerakan rakyat untuk sanggup memperoleh pemerintahan tersendiri; ke keluar sanggup merubah pemerintahan Belanda untuk menyadari keinginan bangsa Indonesia lalu mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya Parindra melaksanakan pendekatan dan negosiasi dengan sejumlah partai dan organisasi ibarat PSII, Gerindo, PII, Paguyuban Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Partai Kristen untuk membicarakan masa depan Indonesia. Tanggal 21 Mei terbentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI) sebagai organisasi kolaborasi partai-partai politik dan organisasi. Adapun tokoh-tokoh GAPI yaitu Muhammad Husni Thamrin (Parindra), Mr. Amir Syarifudin (Gerindo), Abikusno Cokro Suyoso (PSII).

Langkah-langkah yang diambil GAPI yaitu mendesak untuk dibentuknya parlemen, namun bukan DPR ibarat Volksraad yang sudah ada semenjak 1918, serta membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pada 25 Desember 1939 di Jakarta. Dengan tujuan untuk Indonesia merdeka yang bertemakan kesejahteraan rakyat dan yang bisa berparlemen penuh, KRI menghasilkan beberapa keputusan, antara lain:

1. disetujuinya untuk melancarkan tuntutan Indonesia berparlermen penuh;
2. ditetapkannya bendera Merah Putih sebagai bendera persatuan Indonesia, lagu ”Indonesia Raya” sebagai lagu persatuan, serat peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan.

Pada 14 September 1940 Belanda membentuk suatu komisi yang bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Komisi tersebut dikenal dengan Komisi Visman, sebab diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Pembentukan komisi ini ditolak oleh anggota Volksraad, terlebih oleh GAPI, sebab menurut pengalaman akan komisi sejenis pada tahun 1918 yang tidak menghasilkan apa-apa bagi perbaikan nasib Indonesia.

Untuk memperjelas tuntutan maka GAPI membentuk suatu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia. Hasil panitia itu lalu disampaikan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dengan Komisi Visman pada 14 Februari 1941. Pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan hal-hal gres yang menuju perubahan ketatanegaraan Indonesia. Gagallah usaha GAPI dalam memberikan tuntutantuntutannya terhadap pemerintahan kolonial. Namun demikian, usaha GAPI sangat berarti dalam pergerakan nasional, yaitu berhasil dalam:

1. memperjuangkan organisasi-organisasi pergerakan dalam satu wadah perjuangan;
2. memperkuat rasa kebangsaan sebagai modal pokok untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Anda kini sudah mengetahui Gabungan Politik Indonesia. Terima kasih anda sudah berkunjung ke Perpustakaan Cyber.

Referensi :

Suwito, T. 2009. Sejarah : Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, p. 368.