Pintar Pelajaran Jenis-Jenis Pengeluaran Negara Dan Kawasan Serta Pengaruhnya Terhadap Perekonomian

Jenis-Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian - Macam-macam Pengeluaran Negara dan Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

a. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat

Belanja negara dan kawasan dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan kiprah pemerintahan sentra dan kawasan serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah sentra dan daerah. Belanja negara dan kawasan berdasarkan organisasi diubahsuaikan dengan susunan kementerian negara atau forum pemerintahan pusat.

Belanja pemerintah sentra dikelompokkan sebagai berikut.

a. Belanja pemerintah sentra berdasarkan organisasi atau kepingan anggaran.
b. Belanja pemerintah sentra berdasarkan fungsi.

Rincian belanja negara dan kawasan berdasarkan fungsi, terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan akomodasi umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta proteksi sosial.

c. Belanja pemerintah sentra berdasarkan jenis belanja, meliputi:

1) belanja pegawai;
2) belanja barang;
3) belanja modal;
4) pembayaran bunga utang;
5) subsidi;
6) belanja hibah;
7) dukungan sosial;
8) belanja lain-lain.

Jika dilihat dari sifatnya, belanja atau pengeluaran negara sanggup dibedakan menjadi dua macam: [1]

1) Pengeluaran yang bersifat ekskausatif, yaitu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang sanggup eksklusif dikonsumsi atau sanggup menghasilkan barang lain.

2) Pengeluaran yang bersifat transfer, yaitu pengeluaran yang berbentuk dana dukungan sosial, ibarat subsidi atau sumbangan kepada korban musibah dan hadiah-hadiah kepada negara lain.

b. Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah

Pengeluaran pemerintah kawasan terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke kawasan yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja dukungan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Bagi hasil pendapatan ke kawasan yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang.

2. Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian [2]

APBN maupun APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan besar lengan berkuasa terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN/APBD sanggup diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut pengamat ekonomi, Sjahrir, anggaran pemerintah (APBN/APBD) sangat mempengaruhi kondisi perekonomian tidak hanya di negara sedang berkembang ibarat Indonesia, tetapi juga di negara maju ibarat Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya. Di negara sedang berkembang ibarat Indonesia, peranan pemerintah tergolong besar, perubahan dalam APBN mempunyai imbas yang besar terhadap perekonomian. APBN/APBD mempunyai imbas yang besar terhadap sektor lain, ibarat sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini terjadi sebab APBN/APBD mempunyai keterkaitan yang bersahabat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut.

a. Sektor Moneter

Pengaruh APBN/APBD terhadap sektor moneter terperinci besar mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer (base money). Perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

b. Neraca Pembayaran

Pengaruh APBN/APBD juga relatif besar terhadap neraca pembayaran sebab beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1) Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara.

2) Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin dipakai untuk pembayaran kembali utang dan bunganya.

3) Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, contohnya dukungan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.

c. Sektor Produksi

Bagi sektor produksi, imbas APBN/APBD terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah), akan mengurangi tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, undangan total masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan undangan akan mendorong sektor dunia perjuangan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anda kini sudah mengetahui Jenis-Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah. Terima kasih anda sudah berkunjung ke Perpustakaan Cyber.

Referensi :

Widjajanta, B. dan A. Widyaningsih. 2009. Mengasah Kemampuan Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 146.

Referensi Lainnya :

[1] Sa’diyah, C. dan D. A. Purnomo. 2009. Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengan Atas dan MA. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 351.

[2] Arifin, I. dan G. H. Wagian. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 170.